Melihat Eksistensi Nyata Minapolitan di Pelabuhan Ratu ( Economica 45)

Minapolitan Pertama, Palabuhan Ratu

Palabuhan Ratu, sebuah kawasan yang terletak di kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat ini menjadi salah satu dari beberapa daerah yang ditargetkan pemerintah menjadi kawasan minapolitan. Fadel Muhamad, Menteri Kelautan dan Perikanan RI sekaligus pencetus gagasan penerapan minapolitan di Indonesia pada bulan April 2010 lalu mencanangkan Palabuhan Ratu sebagai kawasan minapolitan pertama dalam ruang lingkup nasional. Atas dasar instruksi dari Bupati Sukabumi, Sukmawijaya diharapkan proses menuju terwujudnya minapolitan Pelabuhan Ratu dengan mengintegrasikan beberapa pihak yang terkait benar-benar dapat dilaksanakan mulai tahun 2011 ini. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan laut dan dengan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan, maka konsep yang diterapkan di Palabuhan Ratu adalah minapolitan berbasis perikanan tangkap.

Pencanangan Palabuhan Ratu sebagai kawasan minapolitan pertama dalam lingkup nasional tentunya atas dasar potensi yang dimiliki oleh kawasan ini, khususnya yang terkait dengan kapabilitas sumber daya laut serta aspek-aspek yang terkait. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, terdapat beberapa potensi perikanan tangkap yang mendukung pengembangan konsep minapolitan di kawasan Pelabuhan Ratu seperti panjang garis pantai di wilayah ini yang mencapai hingga 117 km dengan sembilan kecamatan yang terletak dikawasan pesisir dengan wilayah penangkapan ikan fishing ground seluas 702 km2. Selain itu, potensi lestari sumber daya ikan di Palabuhan Ratu sendiri mencapai 14.592 ton per tahunnya. Kawasan Palabuhan Ratu juga memiliki beberapa komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, layur, tongkol, dan lobster dengan produktivitas Maximum Sustainable Yield MSY juga disebut potensi lestari pertahunnya sebesar 14.592 ton dan produktivitas Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan JTB sebesar 11.673 ton (dihitung dari 80% dari potensi lestari). Namun, potensi sumber daya ikan semata tentunya tidak cukup tanpa dukungan aspek sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Masih terkait dengan potensi perikanan tangkap di Palabuhan Ratu, nelayan di kawasan ini mencapai 12.368 orang. Jumlah ini tentunya menjadi aset yang cukup untuk mengembangkan kawasan minapolitan. Potensi sumber daya ikan dan ketersediaan sumber daya manusia (nelayan) tersebut juga didukung dengan tersedianya fasilitas pendukung seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sebanyak satu unit, PPI Pusat Pendaratan Ikan satu unit, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak lima unit. Dari segi armada penangkapan, terdapat antara lain, perahu tanpa motor sebanyak 75 unit, perahu motor 845 unit, dan kapal motor 280 unit.

Hasil tangkapan ikan para nelayan tidak seluruhnya dijual dalam kondisi mentah, ada sebagian yang diolah lebih lanjut. Walaupun memang industri pengolahan tidak terlalu ditekankan di kawasan Palabuhan Ratu karena kebanyakan tangkapan ikan mentah langsung diperjualbelikan. Berdasarkan data yang diperoleh, RTP rumah tangga perikanan pengolah ikan adalah 1.457 orang. Selain itu, terdapat pula enam unit PT yang melakukan pengolahan terhadap tangkapan ikan segar. Koperasi memiliki peranan yang penting pula sebagai fasilitas pendukung potensi perikanan tangkap di kawasan Palabuhan Ratu. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan 38 KUB Koperasi Usaha Bersama pengolahan, 116 KUB perikanan tangkap, dan 31 KUB budidaya. Keseluruhan potensi perikanan tangkap di atas telah memenuhi kriteria untuk menjadikan Palabuhan Ratu sebagai kawasan minapolitan sehingga tidak salah jika Palabuhan Ratu dipilih sebagai pionir Minapolitan di antara kawasan lainnya.

Minapolitan, Sebuah Nama untuk Keterpaduan
Pada hakekatnya, konsep yang hampir serupa dengan minapolitan dalam hal ini adalah program yang bertujuan untuk melakukan revitalisasi sektor perikanan guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat telah beberapa kali dilakukan. Namun, bukan menjadi rahasia lagi kalau pada akhirnya program tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan dan tidak sesuai dengan target-target yang dituliskan di atas kertas. Suhebot Ginting, pejabat Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi mengatakan minapolitan sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan program-program pemerintah sebelumnya untuk membangun sektor perikanan. “Minapolitan, hanya sebuah nama saja sebenarnya dan tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya,” tutur beliau. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhan Ratu. “Minapolitan bukanlah sesuatu yang baru, hanya sebatas menjadikan sistem yang telah ada sebelumnya lebih terkoordinasi dan lebih tertata,” ungkap Tatang Suherman, Kepala Seksi Pelayanan Teknis PPN Pelabuhan Ratu.

Di kawasan Palabuhan Ratu ini, Minapolitan dipandang sebagai pembentukan sistem yang lebih terkoordinasi dengan mengintegrasikan pihak-pihak seperti dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas perdagangan, dinas pendidikan, dan pihak yang terkait lainnya guna mendukung terwujudnya pengembangan sektor perikanan. Pengintegrasian yang dimaksud dimisalkan dengan adanya koordinasi dengan dinas pekerjaan umum untuk melakukan perbaikan maupun pembangunan jalan sebagai akses pendukung dalam hal kelancaran pendistribusian hasil perikanan, penyediaan fasilitas untuk memudahkan perdagangan hasil tangkapan oleh departemen perdagangan, maupun fasilitas kesehatan untuk para nelayan dari dinas kesehatan setempat serta yang tak kalah pentingnya adalah fasilitas pendidikan bagi para keluarga nelayan di kawasan Minapolitan. “Sebenarnya untuk kegiatan tidak ada yang istimewa, semua berjalan seperti biasa saja. Perbedaan hanya terletak pada adanya koordinasi dan keterpaduan antara masing-masing bagian yang berkepentingan sehingga tumpang tindih yang dulu sering terjadi diharapkan tidak terjadi lagi dengan adanya Minapolitan ini,” lanjut Tatang.

Belum Dilirik atau Memang Hanya Anak Tiri

Dalam rootmap nasional maupun di kabupaten Sukabumi sendiri, pelaksanaan Minapolitan memang baru akan dilaksanakan pada tahun 2011 ini. Prosesnya sendiripun akan dilaksanakan secara bertahap. Namun, sebuah program yang terkait secara langsung dengan masyarakat tentunya membutuhkan sosialisasi terlebih dahulu. Menurut pihak PPN sosialisasi tentang pencanangan kawasan minapolitan di Palabuhan Ratu telah disosialisasikan kepada para nelayan dari awal tahun 2010 lalu. Sayangnya, menurut beberapa nelayan di Palabuhan Ratu yang diwawancarai secara langsung, ternyata konsep minapolitan itu tidak begitu dipahami oleh nelayan bahkan mereka cenderung kurang apresiatif terhadap program tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat ketika muncul pertanyaan apakah memang benar program Minapolitan ini sudah disosialisasikan kepada nelayan sebagai salah satu komponen terpenting dalam sebuah kota kelautan. Bambang, seorang nahkoda kapal mengaku mengetahui adanya rencana pembangunan minapolitan justru dari siaran di televisi. “Nggak ada sosialisasi dan nggak ada bantuan untuk nelayan, ya semuanya berjalan seperti biasa saja,” begitu ungkapnya dalam wawancara yang cukup singkat. Namun, hal ini dibantah oleh pihak PPNP yang mengatakan bahwa sosialisasi untuk nelayan sudah pernah diadakan, jika nelayan tetap tidak tahu maka itu dikarenakan nelayan tersebut tidak menghadiri acara sosialisasi tersebut. Disini terlihat bahwa masih ada kesimpangsiuran informasi akan Minapolitan bahkan di lingkungannya sendiri. Tatang Suherman, menjelaskan “untuk saat ini memang masih banyak yang belum mengerti tentang Minapolitan secara utuh, ya jangankan nelayan yang mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi, pejabat-pejabat tinggi juga masih sedikit yang tahu seluk beluk Minapolitan.”

Tak jauh berbeda dengan kekhawatiran nelayan lainnya, Bambang cukup pesimis program tersebut dapat berjalan dengan sukses jika dilihat dari track record pemerintah dalam menangani permasalahan rakyat sejauh ini. Bukan tidak mungkin rencana pengembangan kawasan minapolitan ini hanya menjadi jalan baru bagi oknum-oknum dalam pemerintahan untuk lagi-lagi mengucurkan dana yang salah sasarannya sehingga justru masuk untuk konsumsi pribadi. “Banyak kegiatan-kegiatan yang dibuat pemerintah saya rasa, tapi ya itu kami belum merasa efeknya, biasanya hanya sekedar jangka pendek, yang jangka panjang seperti pengetahuan tentang manajemen uang yang baik jarang diberikan ke nelayan padahal nelayan banyak yang tidak bisa maju ya karena manajemen keuangannya jelek,” terang Bambang. Sedang dari pihak pemerintah terkait justru tak jarang menyalahkan kondisi nelayan yang tak patuh pada aturan, susah diarahkan, dan kualitas SDM yang cenderung masih rendah yang menjadikan beberapa program sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Sejauh ini memang pengembangan terhadap nelayan dari pemerintah masih kurang sehingga kesejahteraan nelayan pun masih kurang baik. Melihat kondisi diatas, pesimisme dari nelayan yang pada dasarnya menjadi objek sekaligus salah satu subjek pelaksana dalam kondisi diatas serta keterbatasan yang mereka miliki yang selama ini dirasakan menjadi kendala utama, tentunya membutuhkan kerja keras yang lebih lagi dari pemerintah.

Kesan Minapolitan di Palabuhan Ratu memang belum terasa paling tidak sampai akhir tahun lalu. Untuk tahun ini diharapkan rencana yang sudah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik. Tak lupa, sosialisasi yang mungkin masih kurang masih harus ditingkatkan sehingga semua pihak memiliki visi yang sama untuk pembangunan Minapolitan. Selain menciptakan suatu sistem yang mampu mewujudkan pengembangan kawasan minapolitan, pemerintah juga ditantang untuk mampu berkompromi dengan para nelayan untuk mampu menciptakan mindset dalam diri mereka bahwa program tersebut akan terlaksana dengan baik. Bantuan dan dorongan masih sangat harus ditekankan bagi kesejahteraan nelayan jika ingin Minapolitan ini berjalan sesuai dengan tujuannya. Jangan sampai ada pihak yang untung sedang di sisi lain masih ada pihak yang merugi. Apabila semua pihak dapat memberikan feedback yang sesuai, tidak dapat dipuungkiri semua roadmap yang dirancang pemerintah benar-benar dapat dilaksanakan baik di Palabuhan Ratu maupun kawasan Minapolitan lainnya.